Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah saat memimpin Tim Kunker Komisi X DPR RI. Foto: Ica/mr

Indonesia harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR RI ke SMKN 4 dan SMKN 5 Denpasar, Provinsi Bali, Kamis (19/7/2018), Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah menyebutkan, beberapa kendala yang dihadapi siswa-siswi dalam pendidikan.

“Khususnya, karena SMK ini pendekatannya berbeda dengan SMA, banyak praktik, sehingga dalam hal pembiayaan dan kebutuhannya juga berbeda. Dalam anggarannya pun juga seharusnya berbeda,” jelas Hetifah saat memimpin Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau SMKN 4 dan SMKN 5 Denpasar dan bertemu dengan Pemerintah Provinsi Bali di kantor Gubernur Bali.

Hingga saat ini, Hetifah menyebutkan bahwa anggaran untuk siswa-siswi di SMKN 4 dan SMKN 5 Denpasar, memang masih terbatas. Akan tetapi, walaupun masih dengan keterbatasan anggaran, inovasi telah banyak dilakukan, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas.

“Bukan saja kurikulumnya, tetapi juga kepada sikap, bukan hanya pengetahuan saja. Kemudian juga bagaimana mereka benar-benar digembleng untuk siap kerja,” ungkap anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.

Hetifah menyebutkan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan lebih diperhatikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bali. “Yang perlu ditingkatkan yaitu pertama mengenai kurikulum, supaya semakin sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar apalagi kita sudah memasuki era digital dan revolusi industri generasi keempat,” papar Hetifah.

Hal penting lainnya adalah bagaimana memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini bisa mengikuti kemajuan zaman, baik murid maupun dari tenaga pengajarnya sendiri. “Guru adaptif dan produktif harus dapat lebih ditingkatkan,” tambah Hetifah.

Masih banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, seperti banyaknya lulusan perguruan tinggi yang belum terserap, sementara murid-murid dari SMK juga diharapkan untuk langsung siap di dunia kerja.

“Memang ini satu tantangan yang besar, bagaimana komitmen kita dimanifestasikan dalam bentuk anggaran. DPR juga harus terus melakukan pengawasan di lapangan sehingga benar-benar tahu apa yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan SMK, yang akan kami perjuangkan melalui pembahasan anggaran,” jelas Hetifah.

Hal lainnya yang juga menjadi penting, yaitu mengenai sosialisasi terhadap SMK. “Ada image yang terkesan kurang bergengsi bagi anak-anak yang bersekolah di SMK. Nanti, sedikit demi sedikit kita juga harus melihat banyak lulusan SMK yang juga berhasil dan menjadi tokoh-tokoh populer,” tambah Hetifah.

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan bahwa masih perlu waktu untuk menunjukkan melalui praktik dan bukti-bukti, bahwa ternyata sekolah di SMK juga lebih bergengsi atau sama dengan sekolah di SMA. (ica/mp)